Desakralisasi Politik Santri

Oleh; Akhmad Zaini , wartawan Jawa Pos.Kamis, 23 April 2009

Sabtu (18/4) sore saya kedatangan tamu seorang kiai kampung di rumah. Sang tamu yang kebetulan masih kerabat istri saya bercerita bahwa pada Pemilu 9 April lalu dirinya kecewa kepada jamaahnya.

Mengapa kecewa? Dia mendapati anggota jamaahnya bertindak ”liar”. Mereka tidak bisa lagi diarahkan. Sebagai pembimbing jamaah, dia tidak lagi dijadikan rujukan dalam menentukan pilihan politik.

Sang kiai itu bertutur, beberapa minggu sebelum hari H pencontrengan, dia kedatangan banyak caleg di rumahnya. Karena itu, dia pun mengenal banyak caleg yang berangkat dari berbagai partai. Nah, dengan pengetahuan itu, dia merasa cukup layak dijadikan rujukan. Namun, harapan itu sia-sia. Sebab, masyarakat kampung yang selama ini menjadi santrinya, ternyata tidak lagi mendengarkan omogannya. Mereka bertindak sangat pragmatis.

Pilihan politik dijatuhkan berdasarkan besar-kecilnya ‘’sadaqah” yang diberikan caleg kepada mereka. Mereka tidak lagi melihat apakah sang caleg dari golongannya (santri) apa tidak, berbudi baik atau tidak.

***

Bagi saya, cerita tadi sungguh menarik. Bisa jadi, ”pengalaman spiritual” itu tidak hanya dialami kiai kampung kerabat istri saya, tapi juga kiai-kiai kampung lainnya. Jika asumsi itu benar, fakta tersebut bisa mengurai mengapa partai-partai yang berbasis kaum sarungan (santri) -salah satunya PKNU- tidak mendapat suara signifikan di basis mereka. Juga mengapa PKB -yang juga salah satu partai yang berbasis kaum santri- tidak terlalu hancur kendati habis-habisan digempur Gus Dur.

Seperti diketahui, PKNU yang merupakan pecahan dari PKB dideklarasikan oleh banyak kiai besar. Selama berkampanye, merekalah yang dijadikan jualan utama. Namun, sungguh di luar dugaan, perolehan suara yang mereka raup ternyata tidak sebanding dengan kebesaran belasan kiai yang berada di balik PKNU.

Begitu juga PKB. Dengan gempuran yang bertubi-tubi dari Gus Dur, banyak orang yang menduga PKB akan benar-benar babak belur. Banyak yang berasumsi kaum santri yang selama ini menjadi pendukung setia PKB akan lari bersamaan kiai panutan mereka, dalam hal ini Gus Dur.

Namun, lagi-lagi asumsi itu meleset. Memang, suara PKB merosot cukup signifikan. Namun, tidak separah dugaan banyak orang. Tidak sebesar karisma dan kekiaian Gus Dur. Karena itu, menurut saya, PKB masih layak bersyukur dengan perolehan yang ada saat ini.

Mengapa fenomena itu terjadi? Cerita kiai kampung tamu saya di atas bisa dijadikan jawaban. Dalam menentukan pilihan, mayoritas kaum santri rupanya tidak lagi merujuk kepada kiai. Namun, pilihan mereka lebih didasarkan kepada kepentingan pragmatis.

Tentu, harus digarisbawahi bahwa pengecualian pasti selalu ada. Patut diyakini, tidak semua santri bertindak pragmatis. Yang masih manut kepada kiai tentu masih ada. Hanya, jumlahnya terus tergerus dan semakin kecil. Intinya, sekarang sedang terjadi proses desakralisasi politik di kalangan masyarakat santri.

***

Perubahan tersebut harus disadari oleh para politikus santri. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan hal-hal yang berbau primordial dalam mencari dukungan. Mereka harus bekerja secara ”profesional”. Mulai melakukan serangan udara, laut, darat, hingga kalau perlu serangan fajar.

Tentu, kalau ditarik ke persoalan moral, fakta tersebut cukup memprihatinkan. Namun, harus disadari bahwa hal itu tidak terjadi begitu saja. Ada proses panjang yang mengondisikan masyarakat santri menjadi bersikap pragmatis.

Dalam hal ini, kiai kampung tamu saya tadi memiliki jawaban sederhana, tapi mengena. Dia mengatakan, hal itu terjadi karena para santri melihat, siapa pun yang menjadi pimpinan (baca: wakil rakyat), perilakunya sama saja. Mereka tidak banyak berbuat untuk rakyat. Mayoritas juga tidak amanah. Ada yang korupsi lagi!

Dalam bahasa lain, telah terjadi apatisme di kalangan masyarakat santri. Mereka tidak lagi memiliki banyak harapan dari para politikus santri yang menjadi representasi mereka.

Bagi para politikus santri, kenyataan ini sungguh tidak mengenakkan. Tapi, itulah fenomena yang kini menggejala. Masyarakat santri telah ”tercerahkan”. Mereka menjatuhkan pilihan berdasarkan pertimbangan rasionalitas. (Maaf) bahasa kasarnya; ada uang ada barang.

Memang, itu adalah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Itu tidak hanya menjadi noda bagi masyarakat santri sendiri. Hal itu juga menodai nilai demokrasi di negeri ini.

Jika kembali ke moralitas masyarakat santri, seharusnya pilihan politik tidak didasarkan pada pragmatisme. Pilihan harus disandarkan pada nilai-nilai idealisme. Yakni, merujuk pada kepentingan dan moralitas agama. Namun, seperti disebutkan di atas, pergeseran itu tidak terjadi begitu saja. Ada rangkaian panjang yang menjadi penyebabnya.

Karena itu, mereka (masyarakat santri) tidak bisa dijadikan terdakwa utama. Mereka hanyalah korban yang kemudian nekat melakukan serangan balasan. Dengan demikian, yang pas dijadikan terdakwa tetaplah politikus santri yang telah merusak dan memorak-porandakan kepercayaan mereka.

Jadi, bila perpolitikan santri ke depan diharapkan tetap eksis, perubahan mendasar sangatlah dibutuhkan. Sekarang bola ada di tangan politikus santri. Maukah kembali ke khitah sebagai santri? (zen@jawapos.co.id/ telah dipublikasi di jawa pos, 23/04/09)